BPKP Temukan Pemborosan Belanja Daerah Sebesar Rp 141 T
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengungkapkan bahwa anggaran belanja daerah masih belum efektif dan efisien. Total belanja daerah yang tidak efektif dan efisien mencapai lebih dari Rp 141 triliun. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Nasional antara Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).
“Hasil pengawasan kami menunjukkan angka ketidakefektifan dan ketidakefisienan yang masih sangat tinggi, mencapai rata-rata 53%. Jika kita melihat totalnya di seluruh Indonesia, anggaran yang tidak efektif dan efisien melebihi Rp 141 triliun,” ujar Ateh. “Saya harus menyampaikan hal ini kepada teman-teman di daerah, meskipun mungkin tidak akan membuat mereka senang.”
Ateh menegaskan bahwa temuan tersebut didasarkan pada hasil pengawasan tahun 2023. Ada lima sektor yang diambil sampel, yaitu ketahanan pangan, daya saing pariwisata, pemberdayaan UMKM, serta masalah stunting dan kemiskinan.
Masalah perencanaan dan penganggaran yang buruk di daerah menjadi salah satu tantangan dalam mencapai efektivitas pembangunan. Ateh mengakui bahwa ia sudah berkali-kali menyampaikan masalah ini kepada setiap daerah. “Saya yakin banyak teman di daerah juga sudah sering mendengar hal ini karena saya sudah berpengalaman lebih dari 10 tahun, bahkan mungkin 20 tahun, memberikan masukan kepada Pemda bahwa masih ada kekurangan dalam perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah,” tambahnya.
Tantangan kedua adalah terkait pengelolaan dan kinerja Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dinilai belum optimal. Selain itu, masih banyak kebocoran fiskal di daerah akibat kecurangan atau korupsi. “Kami juga ingin menyampaikan bahwa pengendalian terhadap kecurangan dan korupsi masih belum memadai di pemerintah daerah,” ucapnya.
Dengan demikian, perlu adanya langkah konkret dan kerjasama yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja daerah. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan dapat benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
