Respons PDIP Terkait Jokowi Masuk ‘Daftar Hitam’ Pemimpin Versi OCCRP
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merespons laporan dari Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) yang menempatkan Presiden RI Joko Widodo dalam daftar lima pemimpin paling korup di dunia. Juru Bicara PDIP, Guntur Romli, menganggap bahwa laporan OCCRP dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan. Menurutnya, KPK dapat bekerja sama dengan OCCRP untuk melakukan pemeriksaan terhadap Jokowi.
“Dengan pengalaman dan jaringan KPK, tentu bisa bekerjasama dengan OCCRP untuk menyelidiki dan memeriksa,” ujar Guntur dalam pernyataannya pada Selasa (31/12). Menurut Guntur, KPK seharusnya turun tangan untuk menyelidiki laporan tersebut daripada hanya memeriksa kasus Sekjen Partainya, Hasto Kristiyanto. KPK seharusnya fokus pada dugaan kerugian negara selama kepemimpinan Jokowi.
OCCRP adalah salah satu organisasi jurnalisme investigasi terbesar di dunia yang berkantor pusat di Amsterdam, Belanda. Dalam laporannya pada Selasa (31/12), OCCRP menyatakan penghargaan tersebut diberikan kepada mereka yang banyak melakukan kekacauan di seluruh dunia melalui kejahatan terorganisasi dan korupsi. Jokowi masuk dalam daftar lima pemimpin negara paling korup bersama dengan Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, Pengusaha India Gautam Adani, dan Presiden Suriah yang baru saja digulingkan, Bashar Al Assad sebagai pemenang Person of the Year 2024 in Organized Crime and Corruption.
Lima tokoh ini masuk sebagai finalis berdasarkan voting terbanyak dari para pembaca hingga jurnalis di seluruh dunia. KPK harus segera bertindak untuk menyelidiki laporan dari OCCRP guna memastikan transparansi dan keadilan dalam penegakan hukum di Indonesia.
