Partai Buruh Minta UU Cipta Kerja Ditinjau Ulang dan Outsourcing Dihapus
Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, berharap agar Presiden terpilih Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali beberapa kebijakan yang berdampak pada kesejahteraan buruh. “Ada enam harapan kita yang ingin kami sampaikan sebagai pertimbangan kebijakan beliau setelah dilantik menjadi presiden,” ujar Said di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9/2024).
Enam harapan tersebut merupakan aspirasi yang telah lama diperjuangkan oleh para buruh dalam berbagai aksi mereka. Pertama, Said meminta agar Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, dicabut. “Kami berharap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, dapat ditinjau ulang bahkan dicabut,” kata Said.
Kedua, Said menuntut adanya upah layak bagi buruh. Ketiga, ia mendesak agar sistem outsourcing dihapuskan. Selanjutnya, Said menekankan pentingnya reforma agraria dan kedaulatan pangan sebagai prioritas pemerintahan Prabowo. Ia juga mengusulkan agar guru dan tenaga honorer diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) serta memberikan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi. “Program-program seperti makanan bergizi gratis dan pendidikan gratis hingga kuliah adalah program-program yang pro-rakyat. Kami harus mendukungnya,” ujar Said.
Lebih lanjut, Said berharap pemerintahan Prabowo semakin memihak kepada rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru. “Selama 10 tahun kami telah dekat dengan beliau, dan sekarang beliau terpilih sebagai presiden Indonesia. Semoga harapan-harapan ini dapat terwujud,” tambahnya.
Dengan adanya harapan-harapan ini, diharapkan Presiden Prabowo dapat memperhatikan dan memprioritaskan kesejahteraan buruh serta rakyat kecil lainnya. Semoga pemerintahan yang akan datang dapat memberikan solusi yang tepat dan berpihak kepada mereka yang membutuhkan.
