Kepmendagri Akan Percepat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sedang mempercepat revisi Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Ini bukan main-main, ya! Hal ini diungkapkan oleh Direktur Toponimi dan Batas Daerah, Raziras Rahmadillah, dalam rapat penyusunan revisi Kepmendagri di Ruang Rapat Lantai 5 Gedung H Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri pada hari Kamis.

Raziras menyatakan bahwa percepatan revisi Kepmendagri 100.1.1-6117 Tahun 2022 sangat penting karena banyaknya usulan penataan dan perubahan wilayah administrasi yang berdampak pada pelayanan di daerah. Ini adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa data wilayah administrasi pemerintahan yang lebih baik dapat terus diperbarui sesuai kebutuhan.

Dalam rapat tersebut, disepakati untuk mencabut Kepmendagri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 yang mengatur tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, serta menyusun rancangan Kepmendagri baru. Rancangan Kepmendagri baru ini akan mencakup pembaruan penting seperti penambahan rincian kode dan data wilayah administrasi pemerintahan kecamatan di kabupaten/kota per provinsi di seluruh Indonesia.

Penyusunan Kepmendagri baru ini bertujuan untuk memastikan data wilayah administrasi pemerintahan yang lebih akurat dan terus diperbarui. Hal ini penting untuk menjawab kebutuhan berbagai pihak yang terlibat dalam administrasi kewilayahan. Kemendagri melalui Ditjen Bina Adwil berkomitmen untuk terus memutakhirkan kode dan data wilayah administrasi pemerintahan serta pulau sebagai bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berbasis data.

Semua hasil rapat akan menjadi dasar dalam penyusunan keputusan final yang diharapkan dapat mendukung kebutuhan administrasi kewilayahan secara lebih akurat. Ini adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik di daerah dapat berjalan dengan lebih efisien dan efektif.

Jadi, mari kita dukung upaya Kemendagri dalam memperbarui dan meningkatkan data wilayah administrasi pemerintahan. Semoga langkah-langkah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi semua pihak yang terlibat dalam administrasi kewilayahan. Ayo kita bersama-sama membangun pemerintahan yang lebih baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat!

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *