Bulog Butuh Anggaran Senilai Rp 57 Triliun untuk Kelola 4,7 Juta Ton Beras Selama 2025

Perum Bulog membutuhkan anggaran sebesar Rp 57 triliun untuk mengelola 4,7 juta ton beras sepanjang tahun 2025. Direktur Keuangan Perum Bulog, Iryanto Hutagaol, menyampaikan hal ini kepada publik. Iryanto mengungkapkan bahwa saat ini stok beras yang tersedia di Bulog mencapai 1,7 juta ton. Dalam waktu dekat, Bulog akan menerima perintah dari Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, untuk menyerap 3 juta ton beras pada awal tahun 2025.

“Kita akan mengelola total 4,7 juta ton beras. Jika kita hitung dengan harga Rp 12 ribu per kilogram, maka diperlukan anggaran sekitar Rp 57 triliun untuk mengelola beras ini oleh pemerintah. Sekitar 10% dari anggaran tersebut akan digunakan untuk biaya pengelolaan setiap tahun,” ujar Iryanto dalam sebuah acara diskusi di Kantor Bulog, Jakarta Selatan.

Iryanto menjelaskan bahwa pendanaan untuk Bulog sebagian besar berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Namun, dana tersebut baru diterima setelah Bulog menyalurkan beras. Untuk menyerap beras sebelum mendapatkan dana dari pemerintah, Bulog terpaksa mengambil pinjaman dari perbankan. Oleh karena itu, Bulog sedang mencari skema pendanaan yang lebih terstruktur.

“Saat ini, kami mendapatkan pendapatan ketika menyalurkan beras. Kami membeli, menyimpan, memperbaiki, dan menyalurkannya. Barulah setelah itu kami menerima pembayaran. Kami sedang mengusulkan skema pendanaan yang lebih efisien,” jelas Iryanto.

Meskipun beban yang ditanggung oleh Bulog cukup berat karena harus meminjam dari bank, namun mereka tetap mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Direktur Utama Bulog, Wahyu Suparyono, juga menambahkan bahwa sumber dana untuk stok beras saat ini berasal dari pinjaman perbankan dengan bunga sebesar Rp 2,5 triliun pada tahun 2024.

“Stok beras saat ini didanai oleh pinjaman bank. Tentu saja, ada bunga yang harus dibayarkan. Struktur pendanaan kami saat ini seperti itu. Beban bunga sekitar Rp 2,5 triliun untuk penyerapan beras pada tahun 2024. Dana tersebut nantinya akan diganti oleh APBN,” tambah Wahyu.

Meskipun menghadapi tantangan dalam pendanaan, Bulog tetap optimis dapat bertahan dan menjalankan peran pentingnya dalam menjaga ketahanan pangan di Indonesia. Semoga dengan dukungan semua pihak, Bulog dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi yang maksimal bagi negara.

Mungkin Anda juga menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *